Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mulyorejo adalah lembaga legislatif yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di wilayah Mulyorejo. Sebagai representasi rakyat, DPRD Mulyorejo memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Fungsi dan Tugas DPRD Mulyorejo
- Fungsi Legislasi: Menyusun, membahas, dan menetapkan peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- Fungsi Anggaran: Membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan pemerintah daerah, memastikan alokasi anggaran yang tepat untuk berbagai program dan kegiatan.
- Fungsi Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.
Komitmen DPRD Mulyorejo
DPRD Mulyorejo berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami berupaya untuk:
- Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan melalui forum-forum konsultasi dan audiensi.
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil, dengan memberikan akses informasi yang mudah kepada masyarakat.
- Mendorong kebijakan yang pro-rakyat, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan publik.
Struktur Organisasi
DPRD Mulyorejo terdiri dari beberapa komisi yang masing-masing memiliki bidang tugas spesifik, seperti Komisi A yang membidangi pemerintahan, Komisi B yang membidangi perekonomian, dan Komisi C yang membidangi pembangunan. Pimpinan DPRD, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, bertanggung jawab dalam memimpin jalannya kegiatan dan memastikan fungsi DPRD berjalan optimal.
Dengan semangat keterbukaan dan pelayanan publik yang prima, DPRD Mulyorejo terus berupaya menjadi lembaga yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan hak-hak mereka.